Hariannanggroe.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, beserta Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) mengadakan Rapat Koordinasi bahas Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari’ah bertempat di Gedung Oproom Setdakab Aceh Tengah, Rabu (14/9).
Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syari’ah di Kabupaten Aceh Tengah.
Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Tengah Drs. H. Mursyid, M.Si secara resmi membuka acara tersebut.
Dalam kesempatannya ia menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Aceh Tengah merasa bangga berada bersama para Ulama dan Tengku Guru Kabupaten Aceh Tengah sebagai peserta acara membahas prinsip pariwisata syari’ah di Kabupaten Aceh Tengah.
“Menurut hemat kami, musyawarah ini menandakan semangat dan keinginan yang kuat para peserta untuk menyatukan persepsi dan arah kebijakan program pariwisata syari’ah yang selama ini telah berjalan dengan baik serta diharapkan lebih baik lagi di masa yang akan datang,” kata Mursyid dikutip dari Serambinews.com, Kamis (15/9/2022)
Kehadiran ulama menurutnya, memiliki peran sangat besar bagi umat, karena ulama adalah pewaris para nabi dan mereka merupakan panutan umat yang perananya sangat penting dalam pembangunan bangsa.
“Ketaatan umat pada seorang ulama, bukan sesuatu yang direncanakan dan dibuat-buat, tetapi tumbuh dengan sendirinya karena keteladanan tercermin dalam kehidupan ulama tersebut sehari-hari,” jelasnya.
Pemerintah daerah banyak menerima masukan dari masyarakat agar peran MPU bisa lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang lebih luas, salah satunya adalah dengan mengaitkan secara langsung keberadaan MPU Kabupaten dengan berbagai program pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
Hal tersebut didasari diantaranya sebagai wadah menampung aspirasi bagi masyarakat dan usaha menjamin keharmonisan hubungan kerja antara MPU di Kabupaten dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
“Dengan demikian diharapkan akan terwujud hubungan yang lebih erat dan bersinergi antara MPU secara kelembagaan dengan segenap masyarakat,” lanjut Mursyid.
