Program Pemerintah Pusat Akan Terus Kita Dukung, Pembangunan Akan Dimulai Dari Hilir
Hariannetwork.com – Penjabat Bupati Pidie Ir, Wahyudi Adisiswanto, M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kick-Off Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Kegiatan ini dilaksanakan di Grand Sahid Hotel Jaya Jalan Jendral Sudirman di Jakarta pada Selasa (11/07/2023).
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri. Rakornas ini dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., P.A., Ph.D yang dihadiri oleh Kepala Daerah se-Indonesia.
Rakornas ini beragendakan sosialisasi program kepada pemerintah daerah dan masyarakat secara luas. Kick-Off P3PD juga melibatkan peran lintas kementerian dan lembaga.
Baca Juga: Terima Surat Dari Kementerian: Pj. Bupati Pidie Terima Kasih Masyarakat Pidie
Adapun kementerian yang mengelola program tersebut adalah Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemenko PMK dan serta Bappenas.
Dalam sambutannya Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, “komitmen pemerintah dalam memperkuat pemerintahan dari level terendah yakni pemerintahan desa akan terus dilakukan”.
Apalagi desa memiliki peran yang penting dalam mewujudkan Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
“Salah satu visi Bapak Presiden yang adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Pinggiran ini adalah satu di pedesaan, yang kedua di perbatasan,” ucapnya.
Tito menjelaskan Presiden Jokowi pada periode pertamanya telah berkomitmen untuk memperkuat desa dengan menerbitkan Undang-Undang Tentang Desa dan sejumlah regulasi turunan.
“Pak Presiden juga membentuk menteri yang khusus menangani desa, yang mana pada kabinet-kabinet sebelumnya belum ada. Poin pentingnya adalah dialokasikannya dana desa hampir 70 T pertahunnya, sehingga per Desa mendapatkan anggaran Rp. 800 juta sampai Rp. 3 Miliar,” jelasnya.
Baca Juga: Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Makmur Gelar Musyawarah
Lahirnya berbagai kebijakan Presiden Jokowi mengenai desa tersebut, kata Tito, terjadi perubahan paradigma yang luar biasa, desa yang tadinya hanya komunitas masyarakat menjadi bagian dari sistem pemerintahan terkecil.
Sementara itu Penjabat Bupati Pidie Wahyudi Adisiswanto mengatakan kami akan terus seirama dengan Pemerintah Pusat dan akan disesuaikan dengan kearifan lokal.
“Program Pemerintah Pusat akan terus kita dukung, pembangunan akan dimulai dari hilir,” Ujarnya.
“Apalagi seminggu yang lalu, Pemerintah Kabupaten Pidie telah menyelesaikan survei Indeks Desa Membangun (IDM) dari 192 desa Tertinggal dinaikkan statusnya ke desa Berkembang sebanyak 155 desa. Program Zero Desa Tertinggal yang digagas oleh Pemda Pidie akan terus diselaraskan dengan program pemerintah pusat,” ungkapnya.
“Status desa Mandiri di Pidie dulunya 4 desa sekarang berubah statusnya naik menjadi 8 desa, desa Maju dulunya 36 desa naik statusnya menjadi 79 desa, sedangkan desa Berkembang dulunya 498 desa naik statusnya menjadi 606 desa,” tuturnya.
Nantinya kami akan terus kembangkan BUMDES agar terdorong perputaran ekonomi di desa.
“sektor UMKM, Inflasi, Stunting, Pariwisata dan Kamtibmas akan menjadi perhatian utama Pemerintah Pidie, ditambah lagi Program ini telah di gagas dalam Gerakan Pagar Bambu Putih,”
“Nantinya, InsyaAllah Gerakan Pagar Bambu Putih ini akan jabarkan dalam Pola Kebijakan Umum dan Pola Kebijakan Khusus oleh Bappeda dan Instansi terkait, Pemda Pidie” pungkasnya.
Untuk diketahui Kabupaten yang menerima Program tersebut diantaranya Kabupaten Pidie, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Nagan Raya, Bener Meriah, Aceh Timur, Bireuen dan Kabupaten Aceh Selatan. Zkr
Dapatkan berita dan informasi lengkap lainnya dengan cara, klik http://hariannetwork.com
