Hariannanggroe.com – Pj Bupati Aceh Jaya, Nurdin membuka Rapat Musyawarah BUMG Bersama tahap ke – II bersama para Geuchik, Tuha peut dan tokoh Masyarakat dalam rangka merealisasikan rencana pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) bersama Kabupaten Aceh Jaya di Aula DPMPKB setempat, Rabu, (28/9).
Hal ini dilakukan untuk harapan bersama guna meningkatkan ekonomi dan pendapatan seluruh Gampong yang ada di Kabupaten tersebut.
“Saya ingin ada usaha yang kepemilikannya dimiliki masyarakat yang dalam hal ini di wakili oleh Gampong, jadi badan usaha milik Gampong ini kedudukannya sama dengan Perusahaan-Perusahaan yang lain, oleh sebab itu saya ingin di Aceh Jaya ada Perusahaan besar milik Gampong,” kata Bupati Aceh Jaya tersebut, dikutip dari aceh.antaranews.com, Kamis (29/9/2022).
Ia menjelaskan pembentukan Badan Usaha Milik Gampong Bersama adalah salah satu upaya mendidik pelaku bisnis agar bisa menjadi salah satu wirausaha yang profesional di Aceh Jaya.
Menurutnya, dalam upaya membangun ekonomi di suatu daerah harus memiliki beberapa hal penting yaitu, membuat rantai wirausaha agar produk terintegrasi, membangun pasar wirausaha, kualitas wirausaha dan keempat kualitas produk usahanya,
Hal ini diperlukan sehingga produk-produk yang dihasilkan memenuhi standar dan berkualitas di pasaran.
Nurdin mengatakan Aceh Jaya memiliki potensi yang sangat banyak seperti memiliki lahan yang luas, produksi besar, tetapi di saat permintaan barang ataupun produk dalam jumlah yang besar Aceh Jaya masih kesulitan memenuhinya, sehingga pasar hanya bersifat lokal.
“Salah satu penyebabnya adalah tidak menjadikan suatu komoditi unggulan di tempat kita, dan bagaimana potensi yang ada harus saling terkait sehingga dapat membentuk produk yang besar,” katanya.
Nurdin juga berpesan agar Badan Usaha Milik Gampong bersama agar di atur secara profesional dan tidak ada intervensi birokrasi di dalamnya, baik intervensi birokrasi seperti Pemda, pelaksana, maupun dari desa sehingga badan usaha bisa berjalan.
Program BUMG bersama Kabupaten Aceh Jaya harus merancang aturan tata kelola yang transparan sehingga bisa berkembang dengan maksimal.
