Hariannetwork.com – Partai Aceh menyatakan keberatan atas pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menyebutkan bahwa partai lokal diduga menjadi sarana untuk menampung aspirasi eks kombatan GAM, yang berpotensi memicu konflik kepentingan antara bekas kombatan dan nonkombatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Panglima TNI pada saat rapat dengan Komisi I DPR RI pada Kamis (21/3/2024).
Pada rapat tersebut, Panglima TNI Agus Subiyanto menyampaikan jika Aceh merupakan salah satu provinsi dengan indeks kerawanan tinggi pada Pilkada serentak 2024.
Baca juga: Panglima TNI Soroti Potensi Konflik di Aceh pada Pilkada Serentak 2024
Atas pernyataannya itu, Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri menyebut pertanyaan tersebut cenderung tendensius.
“Jelas sekali pernyataan tendensius ini mengarah kepada Partai Aceh yang merupakan pemenang Pemilu 2024 di level Provinsi Aceh,” kata Nurzahri dikutip pada Serambinews Sabtu (23/3/2024).
Nurzahri berharap Panglima TNI segera meralat pernyataannya tersebut dan menelaah kembali perkembangan politik di Aceh.
“Kami sangat menyayangkan pernyataan ini dikeluarkan persis setelah penetapan Pemilu oleh KPU, di mana kondisi keamanan di Aceh sangat kondusif bahkan bila dibandingkan dengan kondisi Jakarta yang sampai saat ini masih digempur oleh gelombang protes terkait dengan pengumuman hasil pemilu,” tambahnya.
Baca juga: Melalui Disparpora, Pemkab Pidie Berencana Mengembangkan Destinasi Wisata Alam Gunung Taleuk
Nurzahri menegaskan bahwa Partai Aceh merupakan satu-satunya wadah bagi GAM untuk menyuarakan aspirasi politik setelah menghentikan impian kemerdekaan dari NKRI.
“Kami telah dengan ikhlas menerima kesepakatan perdamaian Helsinki demi mencapai kesejahteraan Aceh di bawah NKRI. Komitmen ini telah kami tunjukkan sejak pilkada 2006, di mana prosesnya berjalan lancar meskipun ada pesaing dari partai nasional,” ujarnya.
Menurut Nurzahri, proses pilkada dan pemilu di Aceh menunjukkan kebijaksanaan GAM dalam berpolitik, sehingga berhasil mendominasi perpolitikan lokal di Aceh secara aman dan kondusif, berbeda dengan daerah lain di Indonesia.
“Meskipun ada keributan pada tahun 2011-2012, itu lebih disebabkan oleh ketidaksepahaman aturan antara Aceh dan pemerintah pusat, bukan konflik antar kandidat. Bahkan ketika Partai Aceh kalah dalam pilkada 2019, kami tetap menerima hasilnya sesuai prosedur konstitusional,” tambahnya.
Nurzahri menekankan bahwa periode 15 tahun partisipasi Partai Aceh dalam politik Indonesia telah menunjukkan ketaatan partai tersebut terhadap konstitusi.
“Seharusnya Panglima TNI melihat semua partai di Indonesia dengan adil, baik lokal maupun nasional, karena keduanya dilindungi oleh konstitusi. Kami juga menantang Panglima TNI untuk membuat pernyataan serupa terhadap partai-partai nasional yang memiliki kader terlibat dalam terorisme atau aktivitas terlarang di Indonesia,” tegasnya.
Dapatkan berita dan informasi lengkap lainnya dengan cara klik http://hariannetwork.com
