Hariannetwork.com – Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KOS) Pusat Azhari Cagee dengan tegas menolak pembongkaran puing-puing sisa Rumoh Geudong, Rumoh Geudong ini merupakan salah satu tempat pelanggaran HAM Berat masa lalu yang terletak Gampong Bili Kemukiman Aron Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.
Ada tiga tuntutan yang diminta oleh KPA Pusat, yaitu menolak tegas pengalihfungsiaan situs sejarah rumoh Geudong, agar yang direncanakan di bangun Mesjid untuk di bangun Museum (Replika Rumoh Geudong) atau di ganti dengan membangun Sekolah, TK, SD, SMP SMA atau Universitas, serta meminta dana abadi untuk pendidikan bagi anak-anak eks Kombatan GAM dan korban konflik sebesar 3 triliun.
Baca Juga: 12 Eks Kombatan GAM Teupin Raya, Tanggapi Pembangunan Mesjid Di Rumoh Geudong
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh, Muhammad Khaidir mengatakan, selama tiga periode Gubernur dari kalangan Kombatan GAM dinilai tidak memprioritaskan program kerja dalam penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu.
“Pemerintah pusat telah mengucurkan dana 95 triliun selama 3 periode kepemimpinan Gubernur, serta lahirnya UUPA, justru yang makmur hanya petingginya” ujar Direktur PAKAR Aceh Muhammad Khaidir, Jum’at (23/6/2023).
Lanjutnya “momentum kedatangan Presiden Jokowi pada 27 nanti jangan dijadikan momentum panggung politik menjelang pemilu”.
Baca Juga: Korban Pelanggaran HAM Rumoh Geudong Ikut Pendampingan Perkoperasian
Pemerintah pusat sudah beritikad baik menyelesaikan pelanggaran HAM Berat masa lalu. Dukungan pemerintah pusat dengan menggandeng 13 Kementerian untuk memberikan rumah, beasiswa dan modal usaha bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu.
“jangan jadikan kehadiran Presiden Jokowi sebagai panggung politik para elit, jangan nanti yang disalahkan adalah pemerintah pusat terus-menerus” Tutupnya. Zkr
Baca Juga: Wahyudi Adisiswanto : Jangan Wakafkan Dendam Pada Generasi Muda
Dapatkan berita dan informasi lengkap lainnya dengan cara, klik http://hariannetwork.com
